Seri Tulisan tentang Angkutan Online I Mempermurah Jasa Transportasi Jalan Perkotaan dengan Melumerkan Kekentalan Logika Korporatisme dalam Aturan Transportasi Indonesia

Pengantar

Tulisan ini merupakan penggalan dari naskah tesis. Secara umum, intensi dari publikasi ini merupakan satu bagian dari konfrontasi simbolik terhadap praktik inefisiensi yang terjadi di dunia transportasi jalan darat perkotaan. Dalam bidang keilmuan, tulisan ini bisa dimasukkan kedalam rumpun kajian Sosiologi Ekonomi, Perkotaan, Hukum dan Sosiologi Politik.

Sejarah Transportasi Online & Faktor-Faktor Pembentuk Tarif Jasa Angkutan Online

Pengantar 

Tulisan ini merupakan penggalan. Hasil penelitian yang utuh disajikan sebagai tesis. Tulisan ini mencoba memperlihatkan beberapa kelebihan transportasi online dan faktor-faktor terpenting pembentuk kelebihan tersebut. Jasa transpotasi online meruakan fenomena sosiologi ekonomi yang sangat menonjol. Jasa ini merupakan salah satu penanda utama dari apa yang dinamakan sebagai "The New Economy".

Prilaku LGBT dan Akibatnya Terhadap Keamanan Nasional

Gencarnya kampanye LGBT di level internasional sudah memperlihatkan hasilnya. Data CFR keluaran tahun 2017 menunjukkan bahwa legalisasi pernikahan sejenis (same sex marriage) telah disahkan di 27 negara, diantaranya termasuk Amerika Serikat, Kanada, Brazil, Argentina, Belanda, Swedia, Israel dlsb. Kini pengaruh dari ‘kesuksesan’ gerakan kampanye LGBT internasional bahkan sudah cukup jauh merasuk ke daerah-daerah di Indonesia. Dari data yang disampaikan Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, ada sekitar 18 ribu pelaku LGBT di wilayah Sumbar (Padek/18/11/2018). Angka ini terbilang cukup tinggi.

Rocky Gerung: "Hoax"

"Hoax terbaik adalah versi penguasa. Sebab, mereka memiliki peralatan lengkap: statistik, intelijen, editor, panggung, media, dan dst…" Itu inti cuitan saya beberapa hari lalu. Dan, dari satu kalimat itu, kontroversi masih berlanjut sampai hari ini.

Apakah saya pro berita bohong? Bukan itu soalnya. Yang saya persoalkan adalah sikap reaktif pemerintah terhadap "maraknya" adu bohong di media massa. Padahal pemerintah sendiri tak memiliki sistem evaluasi opini publik.